MAKASSAR – Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar kembali menyeruak ke permukaan.
Seorang calon kepala sekolah berinisial S mengaku pernah dijanjikan kursi kepsek oleh sosok berinisial AgK, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Menurut pengakuan S, pada Agustus 2025 ia bersama sejumlah calon kepala sekolah dikumpulkan di sebuah lokasi di Kelurahan Panaikang. Pertemuan itu difasilitasi AgK, yang mengklaim mampu meloloskan calon kepsek lewat akses khusus ke pejabat tinggi.
“Dia menyampaikan bahwa memiliki kedekatan dengan wali kota sehingga bisa membantu meloloskan calon kepala sekolah,” ungkap S kepada redaksi.
Selama sembilan bulan, S menunggu kabar pelantikan. Namun, namanya tak pernah masuk daftar pejabat yang dilantik. Ia bahkan sempat menyiapkan Rp15 juta sebagai “ucapan terima kasih” jika benar-benar dilantik, serta menyerahkan Rp2 juta lebih dulu sebagai “biaya operasional”.
Merasa kecewa, S mengimbau agar calon kepala sekolah tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa menjamin jabatan.
“Jangan percaya calo jabatan. Kalau berhasil, mereka akan menagih. Kalau tidak berhasil, biasanya mencari alasan,” tegasnya.
Di sisi lain, seorang kepala sekolah baru dilantik berinisial Bch membantah keras adanya praktik uang pelicin.
“Demi Allah, tidak ada sepeser pun saya bayar untuk menjadi kepala sekolah,” ujarnya.
Bch menegaskan pengangkatannya murni berdasarkan rekam jejak dan kinerja, serta amanah untuk menjaga integritas.
Hingga kini, dugaan jual beli jabatan masih sebatas pengakuan narasumber. Belum ada bukti transaksi maupun putusan hukum yang menguatkan praktik tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kota Makassar, guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.
Belum ada berita.
Belum ada berita.
