Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya untuk menata ulang arah kebijakan anggaran daerah. Ia memilih memangkas belanja yang bersifat seremoni dan rutin, lalu mengalihkan fokus ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, yakni pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Dalam arahannya, Munafri menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi dan pola kerja efektif. “Kita harus berani keluar dari pola lama. Anggaran harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.
Salah satu langkah nyata adalah penghentian pengadaan kendaraan dinas baru. Pemerintah Kota memilih memaksimalkan randis yang sudah ada, termasuk hasil pengadaan tahun-tahun sebelumnya yang masih layak digunakan. Kebijakan ini menjadi simbol bahwa belanja birokrasi tidak lagi menjadi prioritas utama.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M. Dakhlan, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Dana yang sebelumnya terserap untuk perjalanan dinas dan pengadaan randis kini dialihkan ke program prioritas, seperti perbaikan jalan lorong oleh Dinas PU dan pembenahan TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Langkah Munafri ini mendapat perhatian luas karena menunjukkan keberanian untuk menata ulang APBD dengan orientasi yang lebih jelas: mengurangi belanja rutin, memperkuat sektor pendidikan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Belum ada berita.
Belum ada berita.
